Siap-siap mengurangi kenikmatan tarif SMS gratis lintas operator demi hindari spam.
|
ilustrasi sms |
VIVAnews - Sejak tahun lalu, Kementerian Kominfo dan
BRTI telah mengumumkan rencana mengubah skema interkoneksi SMS yang
sebelumnya Sender Keep All (SKA) menjadi berbasis biaya (cost-based).
Penerapan skema berbasis biaya berlaku mulai malam ini, 31 Mei 2012
pukul 23:59:59 WIB.
Rencana penggantian skema ini telah mencapai
komitmen bersama pada Sabtu 26 Mei 2012. Kementerian Kominfo dan BRTI
bersama seluruh penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan layanan
SMS menyatakan siap melaksanakan langkah baru ini. Pemerintah pun telah
menekankan waktu pemberlakukan tidak bisa lagi ditawar.
Aturan
baru ini dipastikan akan mengurangi program promosi SMS gratis lintas
operator. Interkoneksi sistem sebelumnya mengundang spam yang sangat
tinggi.
Menurut Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian
Kominfo Gatot S. Dewa Broto, skema perubahan tarif SMS ini didasarkan
oleh semangat untuk menyehatkan industri telekomunikasi yang semakin
tidak seimbang.
Dalam skema SKA, para penikmat tarif SMS gratis
lintas operator malah membanjiri dengan pengiriman SMS sehingga trafik
tidak seimbang. Penyelenggara pengiriman SMS ini berlaku tidak adil bagi
konsumen.
Pemberlakuan skema baru ini dipicu keluhan konsumen terhadap
peredaran SMS spam yang disebar secara massal. Tarif SMS gratis dituduh
menjadi penyebab spam SMS yang memenuhi inbox Anda. Dari iklan kredit
hingga pembersih tinja. Apakah Anda pernah menjadi korbannya?
"Itu ndak sehat. BRTI sudah ingatkan ini pada 2011 lalu. Jadi, penarifan telekomunikasi berbasis biaya," ujar Gatot kepada VIVAnews, Rabu 30 Mei 2012.
Menurutnya,
perhitungan tarif ideal itu berbasis biaya. Alasannya, setiap layanan
komunikasi sudah mencakup biaya produksi dan biaya lainnya.
Gatot
juga menambahkan bahwa skema tarif dasar interkoneksi ini yakni Rp23
per SMS. Biaya ini merupakan besaran yang harus dibayarkan oleh operator
pengirim ke operator penerima. Sementara pengguna dibebankan tarif
interkoneksi ditambah dengan biaya retail activity.
"Ini meliputi biaya produksi, marketing. Itu urusan mereka, pemerintah tidak ikut campur," katanya.
source : http://us.teknologi.vivanews.com
wijesoftware.[official]
-
02.26
0 komentar:
Posting Komentar
terimakasih atas komentarnya